600.000 Buruh akan Turun ke Jalan di Jakarta
Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
di bawah Mejelis Perserikatan Buruh Indonesia (MPBI) akan menurunkan
600.000 buruh se-Jabodetabek turun ke jalan terkait perayaan May day
atau hari buruh besok (1/5/2013) di Jakarta.
Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan aksi May day besok akan berjalan dengan tertib dan tidak anarkis.
"Besok akan turun 600.000 massa se-Jabodetabek dalam May day 2013 ini. Semua berjalan dengan tertib dan tidak anarkis," tegas Said dalam keterangan tertulisnya Selasa (30/04/2013).
Said menuturkan tuntutan aksi May day 2013 diantaranya sebagai berikut:
Laksanakan BPJS 1 Januari 2014 untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
Revisi Perpres No. 12/2013 dan PP No. 101/2013.
Tolak upah murah revisi 84 item KHL bukan 60 item KHL.
Hapus outsourching BUMN.
Kemudian terkait kebijakan BBM, buruh secara jelas menyatakan menolak rencana penghapusan subsidi BBM.
"Buruh menolak kebijakan kenaikan harga BBM menjadi Rp 6.500/liter. Menurut MPBI yang beranggotakan lebih dari 4 juta buruh dari KSPI, KSPSI, KSBSI, FSP, TSK, Opsi, FSBI, SPIN dipastikan akan melakukan aksi penolakan buruh di Indonesia," katanya.
Ia juga menilai pemerintah tidak pernah menyebut apakah ada jaminan ongkos angkot ataupun kendaraan yang lainnya. Oleh karena itu ia mengklaim gerakan buruh selalu berjuang demi kepentingan masyarakat banyak karena dinilai kebijakan kenaikan BBM tidak jelas.
"Buruh selalu akan berjuang untuk tidak boleh ada pengangguran subsidi negara yang berdampak pada kesejahteraan rakyat dan buruh sepanjang tidak jelas arah kebijakan ini," tandasnya.
Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan aksi May day besok akan berjalan dengan tertib dan tidak anarkis.
"Besok akan turun 600.000 massa se-Jabodetabek dalam May day 2013 ini. Semua berjalan dengan tertib dan tidak anarkis," tegas Said dalam keterangan tertulisnya Selasa (30/04/2013).
Said menuturkan tuntutan aksi May day 2013 diantaranya sebagai berikut:
Laksanakan BPJS 1 Januari 2014 untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
Revisi Perpres No. 12/2013 dan PP No. 101/2013.
Tolak upah murah revisi 84 item KHL bukan 60 item KHL.
Hapus outsourching BUMN.
Kemudian terkait kebijakan BBM, buruh secara jelas menyatakan menolak rencana penghapusan subsidi BBM.
"Buruh menolak kebijakan kenaikan harga BBM menjadi Rp 6.500/liter. Menurut MPBI yang beranggotakan lebih dari 4 juta buruh dari KSPI, KSPSI, KSBSI, FSP, TSK, Opsi, FSBI, SPIN dipastikan akan melakukan aksi penolakan buruh di Indonesia," katanya.
Ia juga menilai pemerintah tidak pernah menyebut apakah ada jaminan ongkos angkot ataupun kendaraan yang lainnya. Oleh karena itu ia mengklaim gerakan buruh selalu berjuang demi kepentingan masyarakat banyak karena dinilai kebijakan kenaikan BBM tidak jelas.
"Buruh selalu akan berjuang untuk tidak boleh ada pengangguran subsidi negara yang berdampak pada kesejahteraan rakyat dan buruh sepanjang tidak jelas arah kebijakan ini," tandasnya.
5 Tuntutan Utama Buruh di Perayaan May Day
Jakarta - Majelis Perserikatan Buruh Indonesia (MPBI)
akan merayakan hari buruh nasional hari ini tanggal 1 Mei 2013. Sebanyak
600.000 buruh se-Jabodetabek untuk turun ke jalan ibukota.
Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal ada 5 tuntutan utama para buruh yang ia sampaikan kepada detikFinance, Rabu (1/5/2013).
Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal ada 5 tuntutan utama para buruh yang ia sampaikan kepada detikFinance, Rabu (1/5/2013).
- Menolak Kenaikan Harga BBM
Kenaikan harga BBM ditentang oleh para buruh karena berdampak pada
naiknya harga-harga kebutuhan dasar masyarakat. Menurut Said Iqbal
dampak yang dihasilkan akan mengakibatkan daya beli buruh dan masyarakat
menurun, di antaranya :
a. Dengan naiknya harga BBM, mendorong naiknya biaya kontrakan naik Rp 100.000,
b. Naiknya biaya angkot & ojek mencapai Rp 100.000
c. Inflasi barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari yang menyebabkan buruh akan mengeluarkan biaya tambahan mencapai Rp 100.000 sehingga dalam sebulan akan ada tambahan biaya mencapai Rp 300.000/bulan.
Menurut Said, kenaikan sebesar 30 % tersebut tentunya memberatkan buruh, karena rata-rata kenaikan upah buruh hanya sebesar Rp 200,000 kecuali di kota-kota besar saja yang mencapai Rp 300.000-800.000. selain itu di satu sisi MPBI melihat pemerintah tidak pernah serius untuk mengatasi permasalahan BBM, janji untuk membangun infrastruktur. Tetapi nyatanya tidak pernah dilakukan dengan maksimal dan tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan buruh dan rakyat.
MPBI menuntut revisi Permenaker No.13/2012 mengenai Kebutuhan Hidup layak ( KHL) dari 60 menjadi 84 KHL. Selain itu Said Iqbal dengan tegas menyatakan sikap menolak upah murah yang ada di Indonesia.
"Saat ini upah minimum yang ada, masih banyak dibawah KHL, seperti Bali hanya 55,79 %, Maluku Utara 70,31 %, Maluku 73,33%, Gorontalo 76,32%, Kalbar 75,56%," kata Said.
Said menambahkan berdasarkan data statistik upah minimum di Asia tahun 2013 saja upah minimum di Indonesia masih lebih rendah di banding negara ASEAN, Indonesia hanya lebih tinggi dibanding Kamboja dan Vietnam.
Nilai upah minimum tertinggi bulanan Indonesia tahun 2013 hanya Rp 2,2 juta per bulan. Upah ini dikatakan dia masih jauh dari upah minimum tertinggi Thailand yang mencapai Rp 2,818,409 per bulan, China Rp 2.522.672/bulan, Filipina Rp 3.255.076/bulan dan Jepang Rp 21.263.618/bulan.
a. Dengan naiknya harga BBM, mendorong naiknya biaya kontrakan naik Rp 100.000,
b. Naiknya biaya angkot & ojek mencapai Rp 100.000
c. Inflasi barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari yang menyebabkan buruh akan mengeluarkan biaya tambahan mencapai Rp 100.000 sehingga dalam sebulan akan ada tambahan biaya mencapai Rp 300.000/bulan.
Menurut Said, kenaikan sebesar 30 % tersebut tentunya memberatkan buruh, karena rata-rata kenaikan upah buruh hanya sebesar Rp 200,000 kecuali di kota-kota besar saja yang mencapai Rp 300.000-800.000. selain itu di satu sisi MPBI melihat pemerintah tidak pernah serius untuk mengatasi permasalahan BBM, janji untuk membangun infrastruktur. Tetapi nyatanya tidak pernah dilakukan dengan maksimal dan tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan buruh dan rakyat.
- Terkait Upah Minimum
MPBI menuntut revisi Permenaker No.13/2012 mengenai Kebutuhan Hidup layak ( KHL) dari 60 menjadi 84 KHL. Selain itu Said Iqbal dengan tegas menyatakan sikap menolak upah murah yang ada di Indonesia.
"Saat ini upah minimum yang ada, masih banyak dibawah KHL, seperti Bali hanya 55,79 %, Maluku Utara 70,31 %, Maluku 73,33%, Gorontalo 76,32%, Kalbar 75,56%," kata Said.
Said menambahkan berdasarkan data statistik upah minimum di Asia tahun 2013 saja upah minimum di Indonesia masih lebih rendah di banding negara ASEAN, Indonesia hanya lebih tinggi dibanding Kamboja dan Vietnam.
Nilai upah minimum tertinggi bulanan Indonesia tahun 2013 hanya Rp 2,2 juta per bulan. Upah ini dikatakan dia masih jauh dari upah minimum tertinggi Thailand yang mencapai Rp 2,818,409 per bulan, China Rp 2.522.672/bulan, Filipina Rp 3.255.076/bulan dan Jepang Rp 21.263.618/bulan.
- Menolak Ijin Penangguhan Upah Minimum
MPBI secara mutlak menolak ijin penangguhan Upah minimum yang non
prosedural oleh Gubernur dan tidak sesuai dengan Kepmen 231. Di mana
dikatakan Said Iqbal syarat-syarat penangguhan yang meminta audit
perusahaan dari akuntan publik tidak dilakukan.
Oleh karena itu kekurangan upah yang diterima akibat penangguhan, harus ditangung oleh APBD masing-masing daerah, agar buruh tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari hari dan konsoekuensi dari ijin penangguhan yang diberikan oleh masing-masing kepala daerah.
Oleh karena itu kekurangan upah yang diterima akibat penangguhan, harus ditangung oleh APBD masing-masing daerah, agar buruh tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari hari dan konsoekuensi dari ijin penangguhan yang diberikan oleh masing-masing kepala daerah.
- Laksanakan Jaminan Kesehatan
MPBI dengan tegas mengatakan agar pemerintah
melaksanakan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat per 1 Januari 2014
bukan bertahap pada 2019. Selain itu Said Iqbal juga menginginkan adanya
revisi Perpres Jaminan Kesehatan dan Revisi Peraturan Pemerintah
mengenai PBI (Penerima Bantuan Iuran). Data Peserta Jaminan Kesehatan
per 2012 data dari Kemenkes pada 2012 tercatat hanya 151,548,981 jiwa
dari 251,857,940 jiwa penduduk Indonesia yang terjamin dalam program
BPJS.
Di antaranya; peserta Askes PNS sebesar 17,2 juta jiwa, TNI Polri sebesar 2,2 juta jiwa, peserta Jamkesmas 76,4 juta jiwa, peserta JPK Jamsostek 5,6 juta jiwa, peserta Jamkesda 31,9 juta jiwa, jaminan perusahaan 15,3 juta jiwa, dan peserta askes komersial 2,8 juta jiwa.
Pemerintah hanya menaikan coverage bagi orang miskin sebesar 10 juta, dari 76 juta menjadi 86 juta. Sehingga masih ada 90 juta rakyat yang belum tercatat dalam program jaminan kesehatan pada 1 januari 2014 nanti.
BUMN dikatakan dia sebagai perusahaan negara harus menjadi contoh dalam penegakkan aturan Permenaker No. 19/2012. Sehingga ia meminta pemangku kepentingan mengangkat pekerja outsourcing menjadi pekerja tetap di perusahaan BUMN sesuai mekanisme dan permenaker No. 19/2012.
Selain itu ia juga menekan agar di seluruh perusahaan swasta mulai November 2013 tidak boleh lagi ada pekerjaan outsourcing kecuali untuk 5 jenis pekerjaan sesuai dengan ketentuan Permenaker No. 19/2012, yakni: Driver, Catering, Security, Cleaning Service, Jasa penunjang di pertambangan.
Said bakal mengancam Jika keseluruhan tuntutan dasar MPBI tidak di respons pemerintah maka MPBI akan menggerakan 10 juta buruh melakukan Mogok Nasional jilid II pada 16 Agustus 2013, Saat Presiden SBY membacakan nota keuangan di hadapan DPR.
Di antaranya; peserta Askes PNS sebesar 17,2 juta jiwa, TNI Polri sebesar 2,2 juta jiwa, peserta Jamkesmas 76,4 juta jiwa, peserta JPK Jamsostek 5,6 juta jiwa, peserta Jamkesda 31,9 juta jiwa, jaminan perusahaan 15,3 juta jiwa, dan peserta askes komersial 2,8 juta jiwa.
Pemerintah hanya menaikan coverage bagi orang miskin sebesar 10 juta, dari 76 juta menjadi 86 juta. Sehingga masih ada 90 juta rakyat yang belum tercatat dalam program jaminan kesehatan pada 1 januari 2014 nanti.
- Hapus Outsourcing di BUMN
BUMN dikatakan dia sebagai perusahaan negara harus menjadi contoh dalam penegakkan aturan Permenaker No. 19/2012. Sehingga ia meminta pemangku kepentingan mengangkat pekerja outsourcing menjadi pekerja tetap di perusahaan BUMN sesuai mekanisme dan permenaker No. 19/2012.
Selain itu ia juga menekan agar di seluruh perusahaan swasta mulai November 2013 tidak boleh lagi ada pekerjaan outsourcing kecuali untuk 5 jenis pekerjaan sesuai dengan ketentuan Permenaker No. 19/2012, yakni: Driver, Catering, Security, Cleaning Service, Jasa penunjang di pertambangan.
Said bakal mengancam Jika keseluruhan tuntutan dasar MPBI tidak di respons pemerintah maka MPBI akan menggerakan 10 juta buruh melakukan Mogok Nasional jilid II pada 16 Agustus 2013, Saat Presiden SBY membacakan nota keuangan di hadapan DPR.
Pemerintah Tak Pernah Memihak Kaum Buruh
Massa mengawali aksinya dengan berjalan kaki dari taman parkir Abu Bakar Ali sekitar pukul 10.30 WIB. Massa juga sempat menyambangi kantor DPRD Provinsi DIY. Seusai menggelar orasi, massa kembali melanjutkan demo menuju titik nol km.
Dalam aksinya, massa membawa spanduk dan poster-poster yang sebagian besar didominasi tuntutan penolakan outsourcing dan penghapusan sistem kerja kontrak.
Koordinator umum aksi May Day 2013, Kirnadi, mengatakan, pemerintah demi pemerintah yang berkuasa di Indonesia tidak pernah membela kepentingan kaum buruh. Pemerintah, menurutnya, malah menjadi garda depan dalam melindungi dan mempertahankan kepentingan para pemilik modal melalui kebijakan-kebijakan pro-Neoliberalisme.
"Pemerintah seakan membiarkan terjadinya outsourcing dan sistem kontrak. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sama sekali tidak memihak kaum buruh," terangnya, Rabu (1/5/2013).
Ia menambahkan, berbagai undang-undang terkait perburuhan justru melegalkan penindasan. Bahkan, ketika ada produk hukum yang sedikit menjamin hak-hak buruh, itu pun tidak pernah ditegakkan.
"Dalam berbagai kasus perselisihan hubungan industrial, pemerintah akan membiarkan para pemilik modal bertarung dengan kaum buruh di pengadilan," paparnya.
Lebih lanjut, Kirnadi mengungkapkan, ketika buruh sudah bersusah payah memenangkan tuntutan kenaikan upah, pemerintah di berbagai daerah justru begitu mudah menyetujui penangguhan upah.
Dalam aksi Hari Buruh 2013 ini, Komite Aksi May Day menuntut penghapusan sistem kerja kontrak, outsourcing, dan menuntut jaminan kesehatan untuk buruh di seluruh rakyat Indonesia. Massa juga menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM.
"Kenaikan harga BBM akan semakin mencekik kehidupan rakyat. Kami mendesak dan menuntut agar pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga BBM," pungkasnya.
AKIBAT YANG DITIMBULKAN PADA DEMO BURUH
Buruh Tutup Akses ke Bandara Soetta, Pengendara Bingung
TANGERANG, KOMPAS.com —
Pengguna jalan di sekitar pertigaan Buah, Tangerang, Banten, merasa
terganggu dengan penutupan salah satu jalan menuju Bandara Internasional
Soekarno-Hatta akibat aksi unjuk rasa buruh. Mereka harus berputar ke
pintu gerbang Rawa Bokor untuk bisa masuk ke bandara.
"Nyusahin semuanya nih kalau demo begini," kata Hambali, pengguna jalan di pertigaan Buah, Tangerang, Rabu (1/5/2013) siang.
Ia mengatakan, tujuannya ke bandara ialah untuk menjemput tiga temannya yang bekerja di Bandara Soetta. Namun, karena akses jalan menuju Soetta ditutup, dia tidak bisa menjemput. "Mereka terjebak di pom bensin dekat bandara. Jadi, saya tungguin saja di sini," ujarnya.
Sementara itu, polisi lalu lintas setempat, Briptu Nurdin, mengatakan, hari ini banyak pengguna jalan yang menanyakan mengenai akses menuju bandara. Mereka harus berputar terlebih dahulu melalui pintu gerbang depan supaya bisa sampai di bandara.
Nurdin mengatakan, pengguna jalan bisa memanfaatkan jalan melalui gerbang Rawa Bokor ataupun gerbang di Rawa Kucing. Akan tetapi, kepolisian menganjurkan agar warga menggunakan akses melalui gerbang di Rawa Bokor karena gerbang Rawa Kucing sudah cukup macet.
Ia mengatakan, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh buruh dari Gerakan Anti Kapitalisme (Gerak) kemungkinan akan selesai pukul 18.00 WIB. Untuk itu, akses jalan menuju pintu M1 Bandara Soetta belum dibuka.
Penutupan akses pintu belakang Bandara Soetta dilakukan oleh massa buruh Gerak pada siang tadi. Mereka sengaja memilih untuk datang ke Bandara Soetta dengan tujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendengar keluhan mereka.
JAKARTA, KOMPAS.com — Kerugian akibat demonstrasi
besar-besaran oleh para buruh di Jakarta ditaksir mencapai angka
miliaran rupiah. Hal itu dikatakan Kepala Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) DKI Jakarta Eddy Kuntadi saat dihubungi wartawan, Rabu
(1/5/2013) petang."Nyusahin semuanya nih kalau demo begini," kata Hambali, pengguna jalan di pertigaan Buah, Tangerang, Rabu (1/5/2013) siang.
Ia mengatakan, tujuannya ke bandara ialah untuk menjemput tiga temannya yang bekerja di Bandara Soetta. Namun, karena akses jalan menuju Soetta ditutup, dia tidak bisa menjemput. "Mereka terjebak di pom bensin dekat bandara. Jadi, saya tungguin saja di sini," ujarnya.
Sementara itu, polisi lalu lintas setempat, Briptu Nurdin, mengatakan, hari ini banyak pengguna jalan yang menanyakan mengenai akses menuju bandara. Mereka harus berputar terlebih dahulu melalui pintu gerbang depan supaya bisa sampai di bandara.
Nurdin mengatakan, pengguna jalan bisa memanfaatkan jalan melalui gerbang Rawa Bokor ataupun gerbang di Rawa Kucing. Akan tetapi, kepolisian menganjurkan agar warga menggunakan akses melalui gerbang di Rawa Bokor karena gerbang Rawa Kucing sudah cukup macet.
Ia mengatakan, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh buruh dari Gerakan Anti Kapitalisme (Gerak) kemungkinan akan selesai pukul 18.00 WIB. Untuk itu, akses jalan menuju pintu M1 Bandara Soetta belum dibuka.
Penutupan akses pintu belakang Bandara Soetta dilakukan oleh massa buruh Gerak pada siang tadi. Mereka sengaja memilih untuk datang ke Bandara Soetta dengan tujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendengar keluhan mereka.
Demo Buruh Rugikan Industri Ratusan Miliar Rupiah
Eddy menyampaikan, berdasarkan pengalaman dari demonstrasi di Hari Buruh Sedunia atau May Day, para pelaku industri selalu mengalami kerugian dengan total mencapai ratusan miliar. Tak terkecuali untuk hari ini. Meski belum menghitung secara rinci, ia memprediksi jumlah kerugiannya akan berada di kisaran yang sama.
"Kerugian akibat demo pasti ada, terutama daerah industri yang semua buruhnya berdemo. Cukup besar, kira-kira ratusan miliar rupiah," kata Eddy.
Ia menegaskan, kerugian akibat demonstrasi buruh selalu berulang di setiap tahun. Pemicu utamanya adalah roda produksi yang terpaksa berhenti karena buruh turun ke jalan. Selain itu, lumpuhnya lalu lintas di beberapa ruas jalan Ibu Kota juga ikut memberi dampak tak langsung terhadap transportasi pendukung industri. "Kerugian dihitung materiil dan imateriil," ujarnya.
Sejak Rabu pagi tadi, ratusan ribu buruh bergerak menuju pusat Kota Jakarta. Unjuk rasa memperingati May Day selalu digelar setiap tahun. Sasaran demonstrasi adalah Gedung DPR-MPR, Bundaran Hotel Indonesia, Istana Negara, kantor-kantor kementerian, dan lainnya.
Beberapa hal yang menjadi tuntutan buruh adalah penerapan upah minimum provinsi 2013, penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, penghapusan sistem outsourcing, penolakan upah murah, dan penyelenggaraan jaminan sosial.
Sumber Referensi:
- http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/01/20240516/Demo.Buruh.Rugikan.Industri.Ratusan.Miliar.Rupiah
- http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/01/16335975/Buruh.Tutup.Akses.ke.Bandara.Soetta.Pengendara.Bingung
- http://regional.kompas.com/read/2013/05/01/16543989/Pedemo.Pemerintah.Tak.Pernah.Memihak.Kaum.Buruh
- http://finance.detik.com/read/2013/04/30/185306/2234485/4/besok-600000-buruh-akan-turun-ke-jalan-di-jakarta
